Jakarta, 18 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan aliran uang kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengembangan kasus korupsi yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik menemukan adanya komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah yang diduga berkaitan dengan pengondisian hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kemungkinan aliran dana tersebut masih ditelusuri untuk memastikan pihak yang terlibat dan tujuan pemberiannya. Penyidik juga mendalami apakah terdapat upaya memengaruhi hasil audit agar sejumlah temuan pemeriksaan tidak dicantumkan dalam laporan. KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung sehingga dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti.

Untuk mendalami perkara tersebut, KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H.R., sebagai saksi. Pemeriksaan diarahkan untuk menggali informasi mengenai kemungkinan pengaturan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Penyidik menduga terdapat pola pengondisian pemeriksaan yang memiliki kemiripan dengan kasus korupsi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penghapusan atau pengurangan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. KPK juga menelusuri apakah dugaan pengaturan tersebut hanya melibatkan pihak di tingkat perwakilan daerah atau memiliki keterkaitan dengan pejabat di tingkat pusat.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik tidak menutup kemungkinan memperluas pemeriksaan apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak lain. Penelusuran dilakukan dengan memeriksa komunikasi, keterangan saksi, serta kemungkinan transaksi keuangan yang berkaitan dengan proses audit. KPK turut membandingkan pola dugaan pengondisian laporan keuangan di Pemalang dengan perkara serupa yang pernah ditangani di daerah lain, termasuk Kabupaten Muara Enim. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemberian uang dan perubahan hasil audit pemerintah daerah. Meski demikian, KPK belum mengumumkan jumlah uang yang diduga mengalir kepada pihak BPK maupun identitas penerima yang dapat dipastikan dalam perkara ini.

Kasus yang menjerat Anom Widiyantoro sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK pada 28 Juli 2026. Dua hari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua kelompok dugaan pemerasan. Kelompok pertama melibatkan Anom bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris, yang diduga meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam penyidikan, KPK menduga uang yang berhasil dikumpulkan melalui perantara tersebut mencapai sekitar Rp1,98 miliar. Sementara itu, kelompok kedua melibatkan Lilik Budi Suprianto dan Setya Budi Dias dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di KPK. Pengembangan penyidikan kemudian membuka kemungkinan adanya persoalan lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan keuangan daerah.

KPK menegaskan bahwa pengungkapan dugaan aliran dana kepada pihak BPK menjadi bagian penting dalam memastikan integritas pengawasan penggunaan anggaran pemerintah. Laporan hasil pemeriksaan keuangan seharusnya disusun secara independen agar dapat menggambarkan kondisi pengelolaan anggaran secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan praktik pemberian uang untuk memengaruhi hasil audit, tindakan tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan negara. Karena itu, penyidik akan terus mendalami keterangan saksi dan bukti transaksi untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. KPK juga menekankan bahwa setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak hukum dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.