Jakarta, 16 November 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pembaruan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Dukungan tersebut berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang diharapkan mampu memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata. Bima Arya menilai kedua provinsi memiliki kekayaan alam, budaya, dan destinasi unggulan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setempat. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan membangun kerja sama yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata.
Potensi pariwisata NTB dan NTT dinilai memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi sama-sama menawarkan peluang besar bagi pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia. NTB dikenal melalui destinasi seperti Mandalika, Gili Trawangan, dan kawasan wisata Gunung Rinjani yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sementara itu, NTT memiliki daya tarik wisata unggulan seperti Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, serta berbagai kawasan wisata bahari dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah. Meski demikian, pengembangan destinasi tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan promosi wisata. Infrastruktur, kualitas pelayanan, kesiapan sumber daya manusia, serta keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan.
Pembahasan penguatan pariwisata tersebut berlangsung dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT. Pertemuan dihadiri Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, serta perwakilan Kementerian Keuangan. Dalam forum tersebut, Bima Arya menekankan pentingnya pengakuan terhadap karakteristik daerah secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, dan potensi pendapatan harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan aturan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah yang didominasi daratan. Berdasarkan data yang dipaparkan, luas wilayah NTB mencapai 49.312,19 kilometer persegi dengan kawasan perairan sebesar 29.159,04 kilometer persegi atau sekitar 59,13 persen. NTB juga memiliki dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan. Kondisi geografis tersebut memberikan potensi besar bagi pariwisata bahari, perdagangan, dan pengembangan ekonomi kelautan. Namun, wilayah kepulauan juga menghadapi tantangan berupa tingginya biaya transportasi, keterbatasan konektivitas, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Karena itu, pemerintah daerah berharap revisi undang-undang dapat memberikan dukungan kewenangan dan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Bima Arya menyampaikan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Kebijakan nasional dinilai perlu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pariwisata, penguatan regulasi diharapkan mampu mendukung pembangunan fasilitas, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan sektor wisata memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk sekitar destinasi. Selain itu, pelestarian lingkungan dan budaya harus menjadi bagian dari perencanaan agar pengembangan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam. Pendekatan tersebut dipandang penting bagi NTB dan NTT yang memiliki karakteristik geografis dan budaya beragam.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pengembangan sektor pariwisata. Salah satu gagasan yang dibahas adalah kemungkinan penerapan pungutan terhadap wisatawan asing sebagai instrumen pendukung pembiayaan pembangunan. Namun, kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan pungutan berlapis bagi wisatawan yang mengunjungi beberapa provinsi dalam satu perjalanan. Pemerintah mempertimbangkan pengalaman Bali yang telah menerapkan pungutan wisatawan asing sebagai bahan evaluasi. Transparansi penggunaan dana, kemudahan pembayaran digital, dan peningkatan fasilitas wisata menjadi aspek yang harus diperhatikan. Dengan pengelolaan yang tepat, tambahan penerimaan daerah diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas destinasi.
Pembahasan revisi undang-undang juga berkaitan dengan penguatan kerja sama pembangunan kawasan Bali, NTB, dan NTT. Ketiga provinsi sebelumnya telah mengembangkan kerja sama regional untuk meningkatkan konektivitas, perdagangan, investasi, energi, serta sektor pariwisata. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan destinasi diharapkan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam membangun daya tarik kawasan. Ketersediaan transportasi antarpulau, fasilitas pelabuhan, serta akses menuju destinasi menjadi kebutuhan penting yang harus diperhatikan. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari pertumbuhan industri wisata. Kolaborasi antardaerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat internasional.
Bima Arya berharap revisi undang-undang mengenai Provinsi NTB dan NTT dapat menghasilkan pengaturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah kepulauan. Dukungan terhadap sektor pariwisata perlu disertai penguatan kewenangan, kapasitas fiskal, dan koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga menekankan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah harus diwujudkan melalui kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih berlangsung melalui mekanisme legislasi di DPR RI dengan melibatkan kementerian dan pemerintah daerah terkait. Pemerintah berharap hasil pembahasan dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan ekonomi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan. Melalui regulasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah, NTB dan NTT diharapkan mampu memperluas manfaat pariwisata sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan hingga kawasan pulau-pulau kecil.






