Jakarta, 17 Mei 2026 – Presiden Prabowo Subianto meminta sektor perbankan nasional untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat melalui skema kredit rakyat dengan bunga maksimal lima persen. Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian pelaku industri keuangan karena dinilai dapat berdampak besar terhadap kebijakan penyaluran kredit nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menanggapi hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan pihaknya akan mendukung kebijakan yang bertujuan memperkuat sektor produktif masyarakat, namun tetap mempertimbangkan stabilitas industri perbankan secara keseluruhan. OJK menilai kebijakan bunga kredit rendah memang dapat membantu meningkatkan daya saing usaha rakyat, tetapi implementasinya perlu memperhatikan berbagai faktor seperti risiko kredit, kemampuan bank, serta kondisi ekonomi nasional.
Usulan mengenai kredit rakyat berbunga rendah muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil dan usaha kecil. Selama ini, akses pembiayaan murah masih menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku UMKM di Indonesia. Tingginya bunga pinjaman komersial dinilai kerap membatasi kemampuan usaha kecil untuk berkembang lebih cepat. Karena itu, gagasan pembatasan bunga kredit hingga maksimal lima persen dipandang sebagai langkah yang dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya keberpihakan sistem keuangan nasional terhadap sektor produktif rakyat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok besar, tetapi juga menjangkau pelaku usaha kecil di daerah.
Di sisi lain, kalangan perbankan disebut masih mengkaji dampak teknis apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara luas. Beberapa pengamat ekonomi menilai bunga kredit rendah memang berpotensi meningkatkan penyaluran pembiayaan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Namun mereka juga mengingatkan bahwa industri perbankan tetap harus menjaga kualitas kredit dan kesehatan keuangan agar tidak memicu risiko baru di sektor finansial. OJK menegaskan bahwa setiap kebijakan pembiayaan harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Lembaga tersebut juga membuka ruang dialog dengan pemerintah dan perbankan untuk mencari formulasi terbaik yang dapat menguntungkan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan industri.
Pernyataan Prabowo mengenai bunga kredit maksimal lima persen mendapat respons cukup positif dari pelaku UMKM dan masyarakat luas. Banyak pelaku usaha kecil berharap kebijakan seperti itu benar-benar dapat direalisasikan karena selama ini biaya pinjaman masih menjadi beban utama dalam pengembangan usaha. Beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan kecil, perikanan, dan industri rumahan disebut akan sangat terbantu apabila akses pembiayaan murah diperluas secara merata. Selain itu, kredit berbunga rendah juga dinilai dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat perputaran ekonomi di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses modal.
Meski masih dalam tahap pembahasan dan kajian lebih lanjut, usulan tersebut telah memunculkan optimisme baru mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini. Banyak pihak berharap kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan industri perbankan dapat menghasilkan skema pembiayaan yang benar-benar berpihak pada masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan sektor keuangan. Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh tantangan, kebijakan kredit rakyat berbunga rendah dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus memperkuat ketahanan pelaku usaha kecil Indonesia di tengah persaingan yang semakin ketat.






