newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan roda pemerintahan tetap dapat berjalan meskipun jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sedang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pada 14 hingga 16 November 2026. Yusril menegaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak menjadi hambatan bagi kepala negara untuk menjalankan tugas pemerintahan, termasuk ketika berada di luar wilayah Indonesia. Menurutnya, Presiden tetap memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan dan mengendalikan jalannya pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan menjalankan tugas pemerintahan selama Presiden melakukan perjalanan internasional tanpa didampingi wakil presiden.
Yusril menyampaikan penjelasan tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa jabatan wakil presiden pada dasarnya memiliki fungsi membantu presiden menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Apabila jabatan tersebut mengalami kekosongan, kewenangan eksekutif tetap berada pada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, tidak diperlukan penunjukan pejabat sementara yang secara khusus menggantikan kedudukan wakil presiden selama proses pengisian jabatan berlangsung. Yusril juga menekankan bahwa keberadaan presiden di luar negeri tidak menghilangkan kewenangannya untuk memberikan arahan, mengambil keputusan, maupun melakukan koordinasi dengan jajaran kabinet.
Rencana kunjungan luar negeri Prabowo berlangsung tidak lama setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran menyerahkan surat tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis pagi sebelum melanjutkan agenda ke Kompleks Parlemen, Senayan, untuk menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden menyatakan menghormati keputusan Gibran meskipun menerima pengunduran diri tersebut dengan berat hati. Perkembangan ini membuat Indonesia memasuki masa kekosongan jabatan wakil presiden hingga proses pemilihan pengganti selesai dilaksanakan. Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa agenda kenegaraan dan pelaksanaan program nasional tetap berjalan tanpa terganggu oleh proses pergantian pejabat.
Mengenai kemungkinan pelimpahan tugas kepada pejabat lain, Yusril menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak secara otomatis mengharuskan tiga menteri yang dikenal sebagai triumvirat mengambil alih kewenangan pemerintahan. Ketentuan mengenai Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang menjalankan tugas kepresidenan secara bersama-sama berlaku dalam keadaan tertentu ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut berbeda dengan situasi ketika jabatan wakil presiden kosong, sementara Presiden Prabowo tetap aktif menjalankan tugas negara. Dengan demikian, perjalanan dinas Presiden ke luar negeri tidak dapat disamakan dengan keadaan berhalangan secara konstitusional. Selama Presiden masih dapat menjalankan kewenangannya, pengambilan keputusan pemerintahan tetap berada di bawah tanggung jawab kepala negara.
Yusril juga menjelaskan bahwa para menteri tetap memiliki kewajiban membantu Presiden sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Sebagian anggota kabinet dapat mendampingi Presiden dalam kunjungan internasional, sedangkan menteri lainnya tetap berada di Indonesia untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan Presiden melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah meskipun sedang berada di negara lain. Mekanisme tersebut mendukung kelancaran penyampaian laporan, pemberian instruksi, serta pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan kepala negara. Oleh karena itu, keberangkatan Prabowo dalam agenda diplomatik tidak harus menunggu pengisian jabatan wakil presiden selesai, selama seluruh kegiatan pemerintahan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat tengah mempersiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Yusril menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan pernyataan berhenti atas kehendak sendiri sehingga tidak memerlukan persetujuan MPR untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan tersebut. MPR selanjutnya memiliki tanggung jawab menindaklanjuti kekosongan jabatan melalui prosedur yang telah ditentukan. Proses ini mencakup pemberitahuan resmi kepada Presiden, pengajuan calon pengganti, serta penyelenggaraan sidang pemilihan sesuai aturan ketatanegaraan.
Penjelasan Yusril mengenai keberlangsungan pemerintahan memberikan kepastian bahwa agenda kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tetap dapat dilaksanakan meskipun Indonesia untuk sementara waktu belum memiliki wakil presiden definitif. Pemerintah akan tetap menjalankan fungsi eksekutif melalui koordinasi Presiden dengan jajaran menteri, sementara MPR memproses tahapan pengisian jabatan yang kosong. Perhatian berikutnya tertuju pada langkah Presiden dalam menentukan dua calon wakil presiden serta jadwal persidangan MPR untuk memilih pengganti Gibran. Di tengah proses tersebut, kesinambungan kebijakan nasional, pelayanan publik, dan hubungan diplomatik tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan yang sedang berjalan. Dengan demikian, kekosongan jabatan wakil presiden tidak menghentikan pelaksanaan kewenangan Presiden, tetapi tetap harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional agar struktur kepemimpinan nasional kembali lengkap sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
