newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 9 November 2026 – Nama Don Ritto menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan penerimaan imbalan jasa hukum sebesar Rp14,4 miliar dari penanganan dua perkara yang berkaitan dengan proses penyidikan di bawah kewenangan Febrie Adriansyah. Nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bentuk layanan hukum yang diberikan, mekanisme pembayaran, serta hubungan profesional antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam perkara yang menyangkut proses penegakan hukum, besarnya honorarium advokat tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, sumber pembayaran dan tujuan pemberian uang tetap menjadi aspek penting apabila terdapat dugaan bahwa dana digunakan untuk memengaruhi proses penyidikan. Karena itu, informasi mengenai penerimaan fee tersebut perlu dilihat berdasarkan dokumen dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan terhadap Don Ritto berkaitan dengan perannya dalam menangani dua perkara yang disebut berada dalam lingkup penanganan aparat penegak hukum. Dalam praktik profesi advokat, pemberian honorarium merupakan bagian dari hubungan kerja antara pengacara dan klien yang biasanya diatur melalui kesepakatan jasa hukum. Besarnya pembayaran dapat dipengaruhi kompleksitas perkara, durasi pendampingan, serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Akan tetapi, persoalan dapat muncul apabila pembayaran tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk jasa profesional, melainkan diduga memiliki hubungan dengan upaya memengaruhi keputusan aparat. Hingga rincian dokumen perkara dan pembayaran diperiksa, hubungan antara nilai fee dengan kemungkinan pelanggaran hukum tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan nominalnya.
Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, nama Febrie Adriansyah turut disebut karena posisinya dalam penanganan perkara-perkara besar di lingkungan Kejaksaan Agung. Sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam bidang tindak pidana khusus, Febrie berkaitan dengan pengawasan dan penanganan sejumlah penyidikan yang menjadi perhatian publik. Meski demikian, penyebutan namanya dalam konteks dua perkara tersebut tidak otomatis membuktikan adanya hubungan langsung dengan pembayaran yang diterima Don Ritto. Perlu dibedakan antara perkara yang ditangani oleh institusi di bawah kewenangan seorang pejabat dan tindakan pribadi pejabat yang bersangkutan. Penilaian mengenai keterlibatan seseorang harus didasarkan pada bukti, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan yang sah.
Persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (9/11/2026) kemudian mengungkap rincian pembayaran yang menjadi sorotan. Mantan pimpinan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rijani Tirtoso Bondan, memberikan keterangan mengenai kontrak pendampingan hukum dengan DR Law Firm milik Don Ritto. Nilai kontrak yang dikonfirmasi jaksa penuntut umum mencapai Rp7,925 miliar. Kerja sama tersebut berkaitan dengan penanganan perkara kredit bermasalah yang tengah diperiksa Kejaksaan Agung. Keterangan saksi menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui hubungan antara pembayaran jasa hukum dan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Kontrak LPEI dengan DR Law Firm diketahui berlangsung melalui sejumlah surat perintah kerja dalam periode 28 April hingga 28 September 2021. Jaksa mendalami dokumen tersebut untuk memastikan dasar penunjukan kantor hukum, ruang lingkup pekerjaan, serta nilai pembayaran yang disepakati. Selain LPEI, PT Intisumber Bajasakti juga disebut mengeluarkan biaya pendampingan hukum sebesar Rp6,5 miliar. Jika digabungkan, nilai kedua kontrak tersebut mencapai Rp14,425 miliar atau sekitar Rp14,4 miliar. Kedua perusahaan itu berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung ketika Febrie Adriansyah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Perkara ini menjadi perhatian karena Don Ritto dan Febrie Adriansyah sama-sama berstatus terdakwa dalam persidangan dugaan TPPU. Jaksa berupaya menelusuri berbagai transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan penanganan perkara korupsi. Pemeriksaan saksi dari perusahaan pengguna jasa hukum diperlukan untuk menjelaskan bagaimana kontrak disepakati dan pembayaran dilakukan. Namun, penerimaan honorarium oleh kantor hukum tidak dapat langsung disamakan dengan penerimaan uang hasil tindak pidana tanpa pembuktian mengenai asal-usul serta tujuan transaksi. Majelis hakim akan menilai keterangan saksi bersama dokumen dan alat bukti lainnya sebelum mengambil keputusan.
Pengungkapan nilai kontrak Rp14,4 miliar tersebut menambah rangkaian fakta yang diperiksa dalam persidangan Don Ritto dan Febrie Adriansyah. Penuntut umum masih harus membuktikan apakah transaksi yang dipersoalkan merupakan pembayaran jasa hukum yang sah atau memiliki keterkaitan dengan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Para terdakwa tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan, menghadirkan bukti, serta memberikan penjelasan melalui penasihat hukum masing-masing. Persidangan selanjutnya diharapkan memperjelas hubungan antara kontrak pendampingan hukum, proses penyidikan perkara korupsi, dan dugaan aliran dana yang sedang ditelusuri. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum baru dapat ditentukan melalui putusan pengadilan berdasarkan fakta yang terbukti selama persidangan.
