newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 22 September 2026 – Iran menyiapkan aturan baru yang memberikan sanksi berat terhadap kapal yang melanggar ketentuan pelayaran ketika melintasi Selat Hormuz. Kapal yang dinilai tidak mematuhi aturan dapat dikenai penyitaan sebesar 20 persen dari muatan atau nilai yang setara dengan bagian tersebut. Kapal pelanggar juga dapat ditahan sementara sampai kewajiban pembayaran atau sanksinya diselesaikan. Ketentuan itu menjadi bagian dari rancangan aturan strategis yang sedang dibahas di parlemen Iran. Kebijakan tersebut memperlihatkan upaya Teheran memperketat pengawasan terhadap salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Juru Bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Hassan Ghashghavi mengatakan komite telah menyetujui sejumlah pasal dalam rancangan aturan mengenai keamanan dan pengembangan Selat Hormuz. Pasal yang telah mendapatkan persetujuan mencakup mekanisme penindakan terhadap kapal yang tidak mengikuti ketentuan transit. Sanksi 20 persen menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk memastikan perusahaan pelayaran mematuhi aturan yang ditetapkan. Penahanan kapal dapat dilakukan sementara hingga sanksi yang dikenakan telah dilaksanakan. Pembahasan terhadap ketentuan lainnya masih akan dilanjutkan sebelum keseluruhan rancangan aturan tersebut diselesaikan.
Selain mengatur sanksi terhadap kapal, rancangan tersebut memuat ketentuan mengenai mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran di Selat Hormuz. Iran berencana membentuk bagian peradilan khusus yang melibatkan hakim serta tenaga ahli dengan pengetahuan mengenai hukum maritim dan hukum laut internasional. Langkah tersebut dimaksudkan agar perkara yang berkaitan dengan pelayaran dapat ditangani melalui mekanisme yang lebih khusus. Pemerintah Iran juga ingin memastikan pelaksanaan aturan memiliki dasar pengawasan dan penegakan hukum yang jelas. Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pelayaran yang lebih permanen di kawasan tersebut.
Rancangan aturan turut memberikan kewajiban kepada institusi pertahanan Iran untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan secara berkala. Laporan mengenai penerapan aturan direncanakan disampaikan setiap tiga bulan kepada Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen. Mekanisme tersebut memungkinkan parlemen melakukan evaluasi terhadap penerapan ketentuan di lapangan. Pengawasan berkala juga akan memberikan gambaran mengenai jumlah pelanggaran serta tindakan yang telah dilakukan terhadap kapal. Iran berharap sistem tersebut dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pelayaran yang diterapkannya di Selat Hormuz.
Pengetatan aturan berlangsung ketika Iran meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal di jalur perairan tersebut. Sebelumnya, daftar kapal yang berpotensi menghadapi tindakan pembatasan telah bertambah menjadi puluhan kapal. Kapal yang masuk dalam kategori pelanggar dapat menghadapi pemeriksaan maupun pembatasan ketika kembali melintasi kawasan. Iran juga memperingatkan pihak yang bekerja sama dengan kapal yang dinilai melanggar ketentuan dapat menghadapi konsekuensi serupa. Kebijakan itu memperlihatkan semakin besarnya perhatian Teheran terhadap pengendalian aktivitas pelayaran di tengah ketegangan geopolitik kawasan.
Selat Hormuz memiliki posisi penting bagi perdagangan internasional karena menjadi jalur utama pengiriman energi dari kawasan Teluk menuju berbagai negara. Perubahan aturan pelayaran di wilayah tersebut dapat memberikan dampak terhadap perusahaan pelayaran, pemilik kargo, perusahaan asuransi, hingga pasar energi. Risiko penahanan kapal atau sanksi berdasarkan nilai muatan berpotensi membuat operator meningkatkan pemeriksaan terhadap kepatuhan sebelum memasuki kawasan. Ketidakpastian mengenai keamanan pelayaran juga dapat meningkatkan biaya operasional dan asuransi bagi kapal yang menggunakan jalur tersebut. Karena itu, perkembangan kebijakan Iran terus menjadi perhatian pelaku industri energi dan perdagangan internasional.
Penerapan penuh aturan tersebut masih bergantung pada penyelesaian proses legislasi yang berlangsung di Iran. Sejumlah ketentuan telah memperoleh persetujuan di tingkat komite, sementara bagian lainnya masih membutuhkan pembahasan lanjutan sebelum dapat diterapkan secara menyeluruh. Iran menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat keamanan sekaligus mengatur aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Perusahaan pelayaran internasional diperkirakan akan mencermati ketentuan teknis yang ditetapkan apabila aturan tersebut resmi diberlakukan. Perkembangan kebijakan di Selat Hormuz akan tetap menjadi perhatian karena jalur perairan itu memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas perdagangan dan pasokan energi dunia.
