Jakarta, 13 Agustus 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan agar potensi perikanan Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Pemerintah ingin memastikan kekayaan ikan di perairan Indonesia tidak justru lebih banyak dinikmati pihak asing akibat lemahnya pengelolaan maupun keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengakses sumber daya laut. Peningkatan kesejahteraan nelayan dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menjaga sumber daya perikanan nasional. Pemerintah juga mendorong agar nelayan memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana produksi, pembiayaan, teknologi, hingga pasar. Dengan demikian, potensi laut Indonesia dapat diolah secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.
Menurut Zulhas, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi perikanan yang besar. Namun, besarnya sumber daya tersebut harus diikuti kemampuan negara dalam mengelola dan menjaganya agar tidak dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Pengawasan terhadap wilayah perairan menjadi penting untuk mencegah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Pada saat yang sama, nelayan Indonesia perlu mendapatkan dukungan agar mampu menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut. Kebijakan tersebut dinilai akan lebih efektif apabila perlindungan sumber daya laut berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kesejahteraan nelayan menjadi salah satu kunci agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan. Nelayan membutuhkan kapal yang layak, alat tangkap yang sesuai, akses bahan bakar, fasilitas penyimpanan ikan, serta informasi mengenai kondisi laut dan cuaca. Tanpa dukungan tersebut, produktivitas nelayan dapat rendah dan biaya operasional menjadi tinggi. Kondisi itu pada akhirnya dapat membuat hasil tangkapan tidak memberikan pendapatan yang sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Karena itu, penguatan sarana produksi menjadi bagian penting dari strategi pemerintah meningkatkan pendapatan nelayan.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah perlu memastikan nelayan memperoleh harga yang layak atas hasil tangkapannya. Rantai distribusi yang terlalu panjang dapat membuat selisih harga antara nelayan dan konsumen menjadi besar. Nelayan sebagai produsen utama justru dapat menerima bagian yang lebih kecil dari nilai akhir komoditas. Penguatan koperasi, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan dingin, dan akses langsung menuju pasar dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, hasil tangkapan dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus mengurangi potensi kerugian akibat ikan yang cepat mengalami penurunan kualitas.
Pengembangan industri pengolahan hasil laut juga menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah perikanan Indonesia. Ikan tidak harus selalu dijual dalam bentuk hasil tangkapan segar dengan nilai ekonomi yang relatif terbatas. Produk perikanan dapat diolah menjadi berbagai komoditas bernilai lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Pengolahan di dekat sentra produksi juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sektor perikanan dapat menyebar tidak hanya kepada nelayan, tetapi juga pelaku usaha pengolahan, distribusi, hingga perdagangan.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan bersama dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan populasi ikan menurun dan pada akhirnya merugikan nelayan sendiri. Pengelolaan berdasarkan kondisi stok ikan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap wilayah tertentu dapat membantu menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pemerintah juga perlu melibatkan nelayan dalam penyusunan kebijakan karena mereka memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi perairan. Pendekatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian sumber daya.
Pengawasan wilayah perairan juga memiliki peran strategis dalam memastikan ikan Indonesia tidak diambil secara ilegal oleh kapal asing. Penguatan patroli, pemantauan kapal, serta pemanfaatan teknologi dapat membantu aparat mendeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah laut Indonesia. Penindakan terhadap pelanggaran perlu dilakukan secara konsisten agar memberikan efek pencegahan. Namun, pengawasan akan lebih efektif apabila nelayan lokal juga dilibatkan sebagai bagian dari sistem pemantauan di wilayah masing-masing. Nelayan dapat menjadi sumber informasi penting karena aktivitas mereka berlangsung secara rutin di berbagai kawasan perairan.
Fokus Zulhas terhadap kesejahteraan nelayan menunjukkan bahwa perlindungan kekayaan perikanan Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan wilayah laut. Negara juga harus memastikan masyarakat yang berada paling dekat dengan sumber daya tersebut memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif dan berkelanjutan. Dukungan terhadap sarana produksi, akses pembiayaan, teknologi, pengolahan, distribusi, dan pasar perlu berjalan secara terpadu. Jika nelayan semakin kuat secara ekonomi, Indonesia memiliki peluang lebih besar mengoptimalkan kekayaan laut sekaligus mengurangi ruang bagi eksploitasi ilegal oleh pihak asing. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor perikanan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi pesisir dan sumber pangan nasional yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.





