newssportsaz_0q4zf1
Ketimpangan ekonomi akibat praktik penghindaran pajak multinasional menjadi fokus utama PBB. Langkah konkret kini tengah dibangun melalui rencana pembentukan sistem pajak global yang lebih adil dan inklusif.
1. Usulan Konvensi Pajak Global di PBB
Pada November 2024, Majelis Umum PBB menyetujui pembukaan negosiasi untuk Konvensi Framework Kerja Sama Perpajakan Internasional. Uji coba ini bertujuan menciptakan aturan pajak global yang legal dan mengikat, untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil di mana pun mereka beroperasi.bats-consulting.com+8Bisnis.com+8theprakarsa.org+8
2. Momentum Negosiasi di PBB
Pada 2025, delegasi lintas negara—termasuk banyak negara berkembang—mulai bertemu di New York untuk menyusun draft konvensi. Pendekatan ini dirancang inklusif, memungkinkan voting mayoritas jika konsensus tidak tercapai secara penuh.Bisnis.com
3. Tujuan: Keadilan dan Transparansi Fiskal
Konvensi ini diharapkan mengatasi hilangnya pendapatan pajak di negara berkembang akibat strategi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan pergeseran laba ke tax havens.Koran Jakarta+6Wikipedia+6DDTCNews+6
Dengan demikian, negara-negara akan memiliki sumber daya kuat untuk membiayai sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan aksi iklim.Bisnis.com
4. Tantangan & Hambatan Geopolitik
Negosiasi tidak sepenuhnya mulus. Beberapa negara kuat seperti AS menentang skema ini dan bahkan mundur dari proses negosiasi.theprakarsa.org+5Ikatan Konsultan Pajak Indonesia+5Bisnis.com+5
Kisah di panggung dunia ini menunjukkan konstelasi tarik-menarik antara kepentingan nasional dan tuntutan keadilan fiskal global.
5. Isu Tambahan: Pajak Kaum Super-Kaya
Selain diskusi kerangka pajak global, muncul juga dorongan internasional untuk menerapkan pajak minimum pada orang ultra-kaya. Di forum G20, muncul alternatif seperti pajak wajib 2% atas kekayaan miliarder—dengan dukungan negara seperti Brasil.DDTCNews+2Ikatan Konsultan Pajak Indonesia+2
Ini menunjukkan kebutuhan kebijakan pajak tidak hanya soal korporasi, tetapi juga soal keadilan distribusi kekayaan.
Ringkasan Cepat
| Inisiatif Utama | Tujuan & Dampak Utama |
|---|---|
| Konvensi Pajak Global PBB | Cegah kemiskinan fiskal dan ketimpangan tax base |
| Format keputusan PBB | Majority voting jika konsensus stagnan |
| Fokus masalah BEPS | Tangkal penghindaran pajak dan transfer pricing |
| Hambatan geopolitik | Penolakan AS dan blok lain menguji konsistensi reformasi |
| Pajak ultra-kaya | Pajak 2% kekayaan sebagai opsi untuk pendanaan pembangunan sosial |
Kesimpulannya, PBB sedang menetapkan langkah awal penting dalam merumuskan sistem pajak global yang lebih adil, untuk memastikan perusahaan besar dan individu kaya berkontribusi setara bagi pembangunan negara—terutama di negara-negara berkembang. Tantangannya tetap besar, namun momentum politik dan moral global saat ini membuka jalan untuk reformasi yang sangat dibutuhkan.
